Hermeneutika Emilo Betti: Hukuman Mati di Indonesia

Hermeneutika Emilo Betti: Hukuman Mati di Indonesia

Kasus hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia mulai menuai kontroversi karena dinilai melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak hidup. Sebagian orang beranggapan bahwa hukuman mati harus diberlakukan karena hukuman mati merupakan cara yang paling ampuh untuk membuat jera para pelaku kejahatan. Indonesia telah banyak menjatuhi hukuman mati pada terpidana. Sebut saja kasus terorisme dan pegedaran narkoba. Kontroversi tersebut menarik untuk dikaji dengan hermeneutika Emilo Betti yang mengedepankan kebutuhan manusia untuk saling mengerti.

Betti memulai hermeneutikanya dari pengamatan bahwa manusia memiliki kebutuhan alami untuk saling mengerti. Kebutuhan ini berangkat dari kemanusiaan umum yang semua manusia ikut serta. Ketika seseorang mengeluarkan permohonan untuk dimengerti, secara alami orang lain terpanggil dengan permohonan itu, dan secara alami pula merasa berkewajiban untuk menjawabnya. Seperti yang dikatakan oleh Betti: “Nothing is as close to the heart of a human being as mutual understanding with other human beings.”[i]

Emilio Betti berpendapat permohonan seseorang untuk dimengerti, tidak pernah dibuat secara langsung, tetapi hanya melalui perantara. Betti menyebutnya perantara tersebut sebagai ‘bentuk-bentuk yang penuh makna’ (meaning-full forms). Konsep tentang bentuk-bentuk yang mewakili sangat penting dalam hermeneutika Betti.

Penulis mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut; pertama, apa yang dimaksud dengan hermeneutika Emilio Betti? Kedua, bagaimana hermenutika Emilio Betti menginterpretasi pasal hukuman mati di Indonesia?

Hermeneutika Emilio Betti

Hermeneutika bagi Betti adalah metode yang diaplikasikan kepada penafsiran dalam menjamin objektivitas hasilnya. Dengan menggunakan metode yang benar serta kaidah penafsiran yang benar, seorang penafsir mampu untuk meraih di luar kondisi historisnya untuk memahami makna sebuah teks sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengarang. Aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang mengarahkan penafsiran dapat diaplikasikan secara universal kepada teks apapun.[ii]

Untuk mencapai objektivitas, Emilio Betti melakukan dua hal. Pertama, ia mengklarifikasi persoalan pemahaman dengan memeriksa, secara detail proses penafsiran; kedua, memformulasi metodologi yang menghalangi gangguan subjektif masuk ke dalam penafsiran objektif dari objektivasi akal.[iii] Betti memaknai pemahaman sebagai ‘sensus non est inferendus sed efferendus’. Ia menganggap hanya Auslegung (penafsiran objektif) sebagai bentuk sah dari penafsiran. Ini berbeda dengan Deutung dan ‘spekulative Deutung’ (penafsiran spekulatif).[iv]

Objektivitas yang sempurna bagi Emilio Betti tidak akan pernah diraih. Emilio Betti menegaskan yang ada hanya objektivitas yang relatif (relative objectivity). Hal ini disebabkan adanya hubungan yang dialektis antara aktualitas pemahaman (actuality of understanding) dan objektivasi akal (objectivations of mind). Maksudnya, subjek dan objek-objektivasi akal dalam proses penafsiran terkunci bersama dalam hubungan yang bertentangan. Akal telah mengental ke dalam bentuk yang permanen dan berhubungan dengan subjek sebagai yang lain (other). Namun, antara keduanya (subjek dan objektivasi akal) memiliki saling ketergantungan. Sebab, akal yang subjektif memerlukan objektivasi sebagai sokongan untuk membebaskan dirinya dengan meraih kesadaran. Sama halnya, objektivikasi yang terkandung dalam apa yang diwariskan tergantung sepenuhnya kepada akal untuk dibawa kepada pemahaman, yaitu diperkenalkan kembali kepada ranah pemahaman melalui proses penafsiran.[v]

Jadi, dalam pandangan Betti, sekalipun penafsiran bisa sampai kepada objektivitas, namun objektivitas penafsiran tersebut tetap relatif.  Bagi Betti, makna seharusnya diderivasi dari teks dan bukan dimasukkan ke dalam teks, meaning has to be derived from the text and not imputed to it.[vi] Untuk meraih penafsiran objektif, Betti menyusun empat kaidah. Dua kaidah terkait dengan objek penafsiran dan dua kaidah lain terkait dengan subjek penafsiran. Keempat kaidah tersebut penulis gunakan untuk menginterpretasi pasal mengenai hukuman mati.


Hermeneutika Hukuman Mati

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sendiri hingga saat ini kurang lebih masih ada 8 pasal yang masih memiliki ancaman, hukuman mati antara lain:

  • Pasal 104; “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.
  • Pasal 111; “(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”
  • Pasal 124; “(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; 2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.”
  • Pasal 140; “(2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”
  • Pasal 365; “(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”
  • Pasal 444; “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438–441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
  • Pasai 479 K; “(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”
  • Pasal 479 O; “(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Kedelapan pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar tindakan yang mengakibatkan hukuman mati adalah tindakan yang secara sengaja merugikan negara seperti terorisme, makar, pembunuhan berencana, dll. Kedelapan hukum itu akan dijabarkan pada empat kaidah penafsiran Emilio Betti.

Pertama, kaidah otonomi objek hermeneutis dan standar hermeneutis yang imanen (the canon of the hermeneutical autonomy of the object and immanence of the hermeneutical standart). Dengan kaidah ini, Emilio Betti ingin menyatakan bahwa makna harus didasarkan kepada objek penafsiran, yaitu bentuk-bentuk yang penuh makna yang harus dianggap sebagai otonomi. Makna yang ditafsirkan adalah makna yang imanen, bukan proyeksi penafsir. Kaidah ‘mens dicentis’ ini dalam pemahaman hermeneutis, verstehen, mengikuti pola penafsiran bahwa ‘sensus non est inferendus sed efferendus’.[vii]

Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik. Walaupun amendemen kedua konstitusi UUD ’45, pasal 28I ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, tetapi peraturan perundang-undangan di bawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati. Dalam hukuman mati terlihat jelas maksud yang dituju adalah menghukum tindakan yang merugikan negara dan orang banyak tidak bisa ditoleransi dan menjatuhkan hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Negara sebagai objek yang dirugikan tentu memiliki otonomi untuk menghukum tiap orang yang melanggar guna dijadikan pelajaran di kemudian hari.

Kedua, kaidah koherensi makna (prinsip totalitas) (the canon of the coherence of meaning (principle of totality). Dengan kaidah ini, Emilio Betti memaksudkan bahwa keseluruhan dan sebagian dalam bentuk-bentuk yang penuh makna saling berhubungan. Makna keseluruhan harus berasal dari unsur-unsur individu. Sama halnya, sebuah unsur individu harus dimengerti dengan merujuk kepada keseluruhan yang komprehensif di mana unsur individu tadi merupakan bagiannya.[viii] Dalam tindakan kriminal yang dilakukan seseorang akan dikenai hukuman mati jika tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau terencana. Artinya jika seseorang bertindak dalam keadaan terpaksa maka hakim wajib mempertimbangkan hukuman yang tidak seberat hukuman mati.

Betti juga menjelaskan tentang syarat yang terkait dengan subjek penafsiran. Pertama, kaidah aktualitas pemahaman (The canon of the actuality of understanding). Tugas penafsir adalah untuk menelusuri kembali proses kreatif, membangun kembali proses tersebut dalam dirinya, menerjemahkan kembali pemikiran Yang Lain, bagian dari masa lalu, peristiwa yang telah diingat, ke dalam aktualitas kehidupannya sendiri. Tugas lainnya penafsir adalah menemukan makna yang dimaksud pengarang. Bagaimanapun, ini tidak menunjukkan penafsir adalah penerima yang pasif tetapi rekonstruktif secara aktif. Selain itu, kondisi subjek penafsir tidak tepat untuk disamakan dengan gagasan Gadamer ‘Vorverständnis’ (pra-pemahaman).[ix] Dalam hukuman mati negara memang mempunyai otoritas menjaga keamanan wilayah dan kedaulatannya, namun pemberlakuan hukuman mati bukan satu-satunya jalan.

Hukuman seumur hidup masih bisa diterapkan karena sewaktu-waktu seseorang dapat berubah. Di zaman dahulu efek pelajaran masih bisa ditunjukkan oleh negara, namun pada saat ini faktor keterdesakkan mengakibatkan orang tak lagi menghiraukan peringatan negara tersebut dan cenderung berpikir praktis. Bagi penulis hukuman mati haruslah disesuaikan dengan konteks tertentu, misalnya kejahatan yang memang luar biasa besar seperti terorisme dan genosida. Hukuman mati masih perlu dikaji dengan serius mempertimbangkan banyak pertimbangan.  

Kedua, kaidah korespondensi makna hermeneutis (kemantapan-makna dalam pemahaman). Kaidah ini mensyaratkan penerjemah harus membawa subjektivitasnya ke dalam harmoni dengan stimulasi-stimulasi objeknya. Betti mengakui fakta bahwa penerjemah bisa memahami pokok persoalan dalam pengalamannya sendiri, tetapi dia harus membuat selalu berusaha untuk mengkontrol ‘prejudis-prejudis’nya dan mensubordinasikan pengetahuannya ke dalam objek makna yang disampaikan di dalam teks.[x] Negara sebagai otoritas tertinggi dalam melaksanakan hukum tentu berhak menjatuhi hukuman mati bagi pihak yang bersalah. Namun, ketika negara hanya melakukan hukuman mati kepada seseorang tanpa mengadilinya dengan seadil-adilnya akan menjadi hal yang problematis. Dalam hal ini negara sendiri pernah melakukan genosida massa atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sampai saat ini pihak yang bertanggung jawab atas tragedi itu belum dijatuhi hukuman apapun. Hukuman mati akan menjadi berat sebelah kepada pihak yang memiliki kuasa, sedangkan rakyat biasa hanya akan jadi pion-pion yang sering kali jadi korban.  


Catatan Akhir:

[i] Ibid., hal. 37-38.

[ii] Osman Bilen, The Historicity of Understanding and The Problem of Relativism in Gadamer’s Philosophical  Hermeneutics (Washington D.C.,: The Council for Research in Values and Philosophy, 2000), hal. 91, selanjutnya diringkas The Historicity of Understanding.

[iii] Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics, hal. 39-40.

[iv] Ibid., hal. 39-40.

[v] Ibid., hal. 40.

[vi] Ibid., hal. 40.

[vii] Emilio Betti, Hermeneutics as the general methodology of the Geisteswissenschaften” dalam Contemporary Hermeneutics, hal. 58.

[viii] Ibid., hal. 58

[ix] Emilio Betti menyatakan: “The interpreter should strive to bring his own lively actuality into the closest harmony eith the stimulation that he receives from the object in such a way that the one and the other resonate in a harmonious way.” Lihat Emilio Betti, “Hermeneutics as the general methodology of the Geisteswissenschaften” dalam Contemporary Hermeneutics, hal. 62-63. 

[x] Osman Bilen, The Historicity of Understanding, hal. 92.

Daftar Pustaka

Betti, Emilio. Die Hermenutik als Allgemeine Methodik der Geisteswissenchaften. Tübingen: J. C. B. Mhr, 1972. diterjemahkan oleh Josef Bleicher  dengan judul Hermeneutics as the general methodology of the Geisteswissenschaften. London & New York: Routledge, 1980.

Bilen, Osman. The Historicity of Understanding and The Problem of Relativism in Gadamer’s Philosophical  Hermeneutics. Washington D.C: The Council for Research in Values and Philosophy, 2000.

Nayed, Aref Ali. Interpretation as the Engagement of Operational Artifacts: Operational   Hermeneutics. Disertasi Doktoral di Universitas Guelph, 1994.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: