Apa Itu Politik?

Apa Itu Politik?

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia disibukkan oleh berbagai wacana politik yang memusingkan. Wacana korupsi reklamasi Teluk Jakarta, dugaan korupsi rumah sakit Sumber Waras, atau kasus Panama Papers yang rumit itu. Politik memang selalu menarik untuk terus dikaji. Ibarat sayur tanpa garam, politik memang tidak akan menjadi menarik tanpa adanya saling senggol kekuasaan dan kepentingan. Alhasil masyarakat Indonesia mungkin sudah mahfum jika politik disejajarkan dengan hal yang menjijikan lagi keji.

Muncullah sebuah pertanyaan, apakah memang demikian politik itu menjijikan? Terlalu ekstrim pendapat itu bagi saya. Bagi saya, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Mengenai proses pembuatan keputusan, perilaku politik kita teramat sangat berpengaruh. Pengertian perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.[1] Perilaku politik yang sah (legitimate political behaviour) adalah politik sehari-hari yang muncul dengan wajar, sedangkan perilaku politik yang tidak sah (illegitimate political behaviour) adalah perilaku politik yang menyimpang dari aturan main yang telah ditentukan.

Modus perilaku politik antarmanusia di bumi hanya ada dua: konflik dan harmoni. Konflik politis seringkali dimotori oleh egoisme, baik individu maupun kelompok yang berujung pada keengganan untuk berdialog. Konflik mengerdilkan kemanusiaan sekaligus membuat demokrasi bangsa kita seolah ‘jalan di tempat’. Individu atau kelompok menjadi tertutup satu sama lain sehingga tidak dapat melihat sisi positif dari individu atau kelompok lain di luar kita, sehingga seringkali dipatok sebagai “musuh” yang harus diwaspadai, jika perlu dihancurkan. Sebaliknya, harmoni bekerja dengan relasi resiprokal antarindividu atau kelompok. Harmoni selalu mendasarkan diri pada sifat saling percaya, hormat, dan harga diri. Resiprokalitas hanya dimungkinkan apabila individu atau kelompok politik, secara sukarela membuka pintu dialog dan kerjasama. Dialog adalah kata kunci bagi hubungan harmonis antarmanusia. Tanpanya, hubungan politik akan menjadi sesak oleh prasangka yang berbuah kebencian dan permusuhan tiada akhir.

Politik dapat menjadi sangat menjijikan karena kita terlalu sering mereduksi makna dari politik itu sendiri. Kita memandang politik hanya sekadar pertarungan kekuasaan dan kepentingan, kisah-kisah buruk pertikaian, atau sekadar sikap-sikap machiaevellian yang buas. Tata politik dicerabut dari maksud luhurnya, yakni menciptakan peradaban yang manusiawi.

Perilaku politik pada dasarnya dekat dengan keseharian kita. Alih-alih ikut hanyut dalam harmoni, politik kita malah semakin jauh dengan kehidupan politis. Peristiwa kecil sering kita anggap sebagai peristiwa yang seolah-olah tidak memberikan imbas yang hebat secara ekonomis dan politik. Namun, jika direfleksikan lebih dalam, kita dapat membuat suatu logika terbalik. Sebagai analogi, sebuah bendungan pasti akan jebol jika sebuah kebocoran kecil tidak diatasi dan dipedulikan.

Fenomena kemacetan di jalan Kaliurang saat jam pulang kerja, sebagai suatu pembiaran kecauan kehidupan bukanlah hal yang terpisah dari aneka kasus korupsi di Jakarta. Juga bukanlah peristiwa yang terpisah dari seorang pegawai kebersihan yang tega membunuh mahasiswi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua peristiwa tersebut pada dasarnya sama, yaitu fenomena ketepurukan kehidupan manusia. Jadi jelas bagi saya bahwa perilaku politik itu pada dasarnya dekat dengan keseharian kita.

Pada era modern ini, politik kerap menjadi drama yang naif karena dicerabut dari karakteristiknya yang reflektif.[2] Politik identik dengan berbicara, adu argumentasi, dan tentu saja berdebat. Berbicara yang dimaksud di sini adalah diskursus tentang tata hidup secara bersama-sama. Refleksi dimaksudkan supaya akal budi manusia dapat mengeksplorasi keluhuran martabatnya. Refleksi memaksa kita untuk menggali kedalaman dan mencari kebenaran. Aktivitas reflektif mengukir martabat manusia dan menjadikan politik menjadi hal yang menarik. Di luar itu, politik menjadi tidak menarik lagi. Ada dua solusi yang dapat kita telaah untuk merefleksikan politik. Pertama, politik reflektif, kedua, politik simpatis sebagai jalan keluar agar politik tidak lagi menjijikan.

Politik reflektif identik dengan kodrat kita sebagai manusia. Manusia hadir di dunia ini tentunya tidak hanya untuk mendengarkan, mengikuti perintah, atau hanya menjalankan hukum dan kewajiban. Manusia hadir untuk menggapai kadalaman dan kebenaran. Lalu pada ranah apa kita berdialektika dalam hal ini? Diskursus reflektif tersebut jelas tak bisa lepas dari filsafat politik.

Erick Voegelin seperti yang memandang manusia sebagai ciptaan yang kompleks karena historisitasnya. Baginya tidak ada makhluk lain yang memiliki dimensi historis di luar manusia. Historisitas yang dimaksud Veogelin menunjuk pada dimensi historis sebagai kodrat reflektif manusia. Historisitas manusia bukanlah rekaan, melainkan being-nya.[3] Maksudnya adalah manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang secara ontologis memiliki keterarahan historis. Manusia selalu bertolak dari sejarah. Veogelin adalah seorang filsuf yang memandang filsafat politik adalah filsafat kesadaran. Kesadaran yang dimaksud Veogelin ada di ranah order, keteraturan tata hidupnya dan kebersamaannya. Manusia merefleksikan hidupnya di masa lampau, memaknainya untuk melangkah ke depan. (Cf. The Ecomenic Age, History and Order, Collected works vo. IV, “introduction”).

Leo Strauss memiliki pandangan yang unik dalam menguak makna tata politik. Baginya filsafat politik lahir dari kematian Socrates. Menurut Leo Strauss, Socrates bukan sekadar tokoh filsafat, melainkan kehadirannya mengukir sebuah peradaban rasionalitas baru dalam tatanan politik. Baginya, setiap zaman memiliki historisitasnya sendiri. Manusia zaman sekarang haruslah belajar dari sejarah peradabannya. Sebab, belajar sejarah peradaban masa lalu bukan belajar tentang peristiwa yang sudah lewat. Sejarah masa lalu mengusung sebuah refleksivitas kehidupan masa kini. (Cf. What is Political Philosophy, “Introduction”). Salah satu argumen Leo Strauss yang terkenal: “The teaching of the great political philosophers are important not only historically, as phenomena about which we must learn if we wish to understand societies of the present and the past, but also as phenomena from which we must learn if we wish to understand those societies.”[4]

Filsafat Heidegger yang rumit juga hendak menegaskan satu hal, bahwa manusia dengan segala dimensi kekayaan kehadirannya adalah manusia yang bereksistensi. Manusia adalah Existenz, ia adalah Being. Tapi pandangan Heidegger berbeda dengan pandangan Aristotelian yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk aktual. Heidegger memandang bahwa manusia selalu terus mencari makna hidupnya, mengukir dan menciptakan sejarah sekaligus melakoninya. Manusia mencari makna hidupnya tidak di luar dirinya, melainkan di dalam dirinya sendiri. Secara implisit Heidegger mengajak kita semua untuk memaknai keseharian hidup kita sebagai kehidupan yang penuh makna. Keseharian kita bukanlah hari-hari yang sibuk dengan tugas-tugas kuliah, atau sekadar santai-santai nongkrong di Bonbin, melainkan keseharian yang penuh dengan hamparan makna.

Terbang ke bumi pertiwi. Perbincangan tentang filsafat politik yang reflektif sudah jauh-jauh hari dicontohkan oleh Semar. Semar selaku tokoh dalam pewayangan lebih dipandang sebagai sebuah filsafat, karakter, dan roh. Karekter bangsa Indonesia yang reflektif seolah tercermin dalam tokoh Semar. Semar semacam representasi dari the sense of fullness dalam konteks budaya Timur (atau filsafat Timur) dan relegiusitas manusia-manusia Jawa.[5] Para antropolog Belanda juga tidak ragu lagi bahwa Semar adalah sosok otentik, bukan tokoh yang diimpor dari India.

Semar adalah figur yang misterius di satu pihak dan tokoh jenaka di lain pihak. Ia sering dianggap sebagai dewa, bathara, begawan atau apapun yang ilahi, tetapi tak jarang pula Semar juga seorang pelayan, petani, penjaga, dan sang penghibur. Kemunculannya mengurai kerumitan dengan cara yang simple dan penuh gelak tawa, tetapi Semar juga sakti dan disegani oleh kalangan dewa dan manusia. Dalam figur Semar keilahian tampak seperti manusiawi, atau boleh dibilang Semar sudahlah moksha.

Sosok Semar menjadi role model bagi bersatunya manusia dan sosok ilahi. Semar bukanlah dewa yang disembah. Tidak ada sejarah penyembahan kepada Semar. Bagi orang Jawa semar bukan tuhan atau bukan pula sosok yang di-tuhan-kan. Semar adalah narasi kehidupan sehari-hari. Semar adalah prototipe ideal manusia Jawa, tetapi dalam makna filosofis-kultural, bukan metaforis.[6]

Bentuk fisik Semar tampaknya buruk ternyata memiliki kekhasan, seperti sebuah lukisan “Monalisa” di mana senyumannya adalah khas otentik yang dilukiskan oleh Leonardo da Vinci. “Raga” Semar (perut) menginterpretasikan sebuah being devine dan being human sekaligus. Semar adalah ekspresi keseluruhan dari kemanusiaan dan keilahian, maka manusia juga demikian adanya. Kodrat refleksitivitas manusia adalah kemanusia dan keilahian sekaligus. Artinya, manusia tidak bisa direduksi pada poin-poin ragawi yang tunduk pada kebutuhan-kebutuhan ekonomis belaka. Di pihak lain kedalaman manusia tidak bisa diukur melalui unsur-unsur spiritual rohani: sholat dan ngaji belaka.

Kebenaran itu tidak tampak pada wilayah permukaan, ia tidak berwujud. Kebenaran selalu bersembunyi dan seolah-olah kita diminta untuk mencarinya. Kita terus-menerus berada dalam proses pencarian kebenaran. Semar dalam lakon “Semar Gugat” pernah melontarkan kritik tajam kepada Sang Hyang Shiva (Batara Guru). Sosok semar yang digambarkan sebagai abdi, pelayan berani mengkritik Batara Guru yang digambarkan sebagai penguasa yang luar biasa. Dalam lakon tersebut kita diajarkan bahwa kekuasaan bukanlah representatif dari suatu kebenaran. Penguasa betapapun luar biasa kekuasaannya, tidak identik dengan kebenaran itu sendiri.

Bandingkanlah kebijaksanaan yang dicontohkan Semar ini menjadi kritik reflektif aktual bagi refleksi kita sehari-hari. Kehidupan kita yang penuh dengan khotbah, fatwa, larangan-larangan yang datang dari pihak penguasa yang kita percayai begitu saja. Andaikan politik tetap dianggap menjijikan, tentulah kita pasti sudah terjerumus ke dalam kekuasaan para tiran. Tata hidup bersama jika dikelola dalam kedangkalan, akan didominasi oleh kerancuan dan kebobrokkan. Bahasa kebobrokkan dapat dicetus sebagai “mafia peradilan”, “makelar kasus”, atau pun “mafia pajak”.

Dalam istilah filsafat politik kita juga sering mendengar politik simpatik. Politik simpatik di sini bukanlah politik pencitraan melainkan politik yang mengedepankan aspek kemanusiawian. Seketika rasa keingintahuan kita bertanya, apakah simpatik itu? Simpatik adalah disposisi menarik, indah, memesona, menghadirkan suasana. Simpatik identik dengan befriending (menjadi sahabat atau kawan).[7]

Kekuasaan yang seperti apa yang bisa dikatakan simpatik? Padahal filsafat politik saat ini lebih menekankan rasionalitas pada konsep machiavellian. Machiavelli adalah peletak dasar politik kekuasaan. Pernyataannya yang terkenal dalam bukunya Il Principe mengusungkan sebuah konsep etika politik baru. Baginya politik pertama-tama adalah soal kekuasaan, soal bagaimana kekuasaan direbut, direngkuh, dan dijalankan secara efektif. “Bila seorang pemimpin untuk membela kekuasaannya harus melakukan sebuah keputusan dan tindakan yang secara moral buruk, ia tidak perlu merasa bersalah.”[8] Dari konsep Machiavelli itulah banyak pemimpin-pemimpin besar seperti Lenin, Musholini, Stalin, Mao, Marcus Wolf, Mobutu sampai rezim orba terilhami. Padahal pada awalnya filsafat politik lebih menekankan konsep kepemimpinan yang manusiawi.

Socrates memiliki jasa yang besar dalam perkembangan filsafat politik. Menurutnya tata hidup bersama harus dikelola atas fondasi kodrat manusia. Plato dan Aristoteles menganalogikan tata hidup bersama dengan polis. Menurut Plato polis memiliki keserupaan dengan jiwa (kodrat manusia). Seperti jiwa manusia yang memiliki tiga bagian, yaitu: rational part, sprited part, and appetitive part, demikian pula polis memiliki tiga bagian yang melukiskan tugas secara berbeda yaitu: pemimpin (rational part), militer (sprited part), dan petani, pengrajin (apptitive part). Senada dengan Plato, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoon politikon). Polis adalah wujud kesempurnaan sosialitas manusia. Sosialitas yang dimaksud di sini bukan hanya perkara tolong-menonolong melainkan ke hal yang lebih luas, yaitu membangun tata kehidupan bersama.

Kekuasaan dapat simpatik bila kekuasaan itu tidak represif, tidak menutup diri pada kritik konstruktif, bila kekuasaan itu tidak tiran, dan bila kekuasaan itu menerapkan prinsip-prinsip kebebasan manusiawi, seperti kata-kata bijak memayu hayuning buwono (menjaga atau memperindah tata dunia ini). Memayu memiliki suatu makna estetis. Mengabdi, berkarya, berbakti untuk bangsa dan negera. Tidaklah cukup hanya sakadar melaksanakan tugas saja. Hayuning buwono mengajak manusia untuk berpikir bahwa dunia itu bukan ruang yang bisa seenaknya kita rusak dan kita curi apa saja yang ada di dalamnya.

Kekuatan politik yang digunakan untuk merusak alam bukanlah fondasi sebuah tatanan yang simpatik. Politik yang simpatik adalah politik yang berusaha mencari ruang bagi kesadaran batin dari relasi manusia dengan manusia lain, dengan alam, dan dengan Tuhan. Politik simpatik juga memiliki karakter emansipatoris (membebaskan). Politik bukanlah hak ekslusif para petinggi negara, melainkan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Politik simpatik juga haruslah berusaha mengejar perdamaian. Tata kehidupan yang damai bukan berarti tanpa konflik. Jika terjadi perbedaan pandangan yang mengantarkan pada konflik, masyarakat sosial dapat kembali merekonsiliasi keadaan tersebut. Perdamaian akan menjadi lebih bermakna ketika kita dapat memaknainya bersama-sama.

Untuk memaknai politik reflektif dan politik simpatik bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu kiranya kita dapat belajar lebih giat agar kedua konsep politik tersebut bisa tercapai. Memang berat menyingkirkan ego manusia untuk berkuasa secara membabi buta, tapi alangkah naifnya kita bila kita tetap mempersilahkan para tiran untuk berkuasa dan menghisap kekayaan alam kita.

Merefleksikan politik adalah tugas seluruh warga negara tanpa terkecuali. Membangun kehidupan politik yang simpatik baik itu untuk alam, manusia, dan makhluk hidup lain adalah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita tidak bisa lagi menghindar dari politik, tidak bisa lagi apatis atas keadaan yang terjadi di negeri ini. Mau sampai kapan negeri ini akan menjadi bangsa yang maju jika warga negaranya tidak ikut andil dalam merefleksikan politik bangsanya. Hiduplah dalam politik, merefleksikannya, membuatnya simpatis terhadap lingkungannya, dan jadilah manusia yang sadar atas keberadaannya di dunia.[]

*Pernah dimuat di Jurnal Mahasiswa Cogito Volume 3 No. 1


Referensi:

[1] Drs. Sujiono Sastroatmodjo. Perilaku Politik. Semarang : IKIP Semarang Press. 1995., hal. 2

[2] Lih. Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM. Berfilsafat Politik, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2011.

[3] Ibid., hal. 40.

[4] Leo Strauss and Joseph Cropsey. History of Political Philosphy. Chicago: University of Chicago Press. 1987.

[5] The sense of fullness di sini maksudnya adalah cita rasa kepenuhan. Menurut Charles Taylor “the sense of fullness” bukan menjadi milik manusia-manusia masa lampau, melainkan juga dimiliki oleh manusia-manusia saat ini, di sini dalam cara-caranya yang unik dan khas.

[6] Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM. Op. Cit. 47.

[7] Ibid. Hal. 144.

[8] Niccolo Machiavelli. The Prince. London: Penguin. 1983.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: